KAI Dapatkan Dana IMO 2018 Senilai Rp1,3 T
Posted: 05.01.2018 Categories: Berita

Bertempat di Ruang Rapat Majapahit lantai 2 Gedung Karsa Kemenhub, Jumat (5/1), Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menandatangani kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2018 dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penandatanganan ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Peningkatan, Perawatan dan Fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian David Sudjito dengan Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Bambang Eko Martono yang disaksikan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Zulfikri dan Direktur Keuangan KAI Didiek Hartantyo. Dalam sambutannya


Direktur Pengelolaan Prasarana KAI Bambang Eko Martono menerima dokumen Kontrak IMO 2018

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri mengatakan kegiatan ini merupakan rutin tiap tahun di mana kita tugaskan KAI lakukan perawatan dan operasi prasarana milik pemerintah agar kinerja prasarana bisa lancar aman dan yang penting keselamatan."Pemerintah telah menerbitkan tentang penugasan KAI melalui keputusan Menhub yang mana KAI ditugaskan oleh pemerintah dalam melaksanakan pelaksana pengoperasian,totalnya Rp 1,3 triliun,” ujarnya. Dengan telah ditandatanganinya kontrak IMO Tahun 2018 ini, diharapkan prasarana perkeretaapian yang handal dan laik operasi dapat terwujud untuk mendukung keselamatan dalam pengoperasian moda transportasi kereta api. "Penandatanganan kontrak perawatan KA 2018 ini kegiatan rutin dengan menugaskan KAI untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana kita agar bisa memberikan pelayanan yang lancar aman dan yang paling penting selamat," katanya.

Dasar pelaksanaan penandatanganan IMO Tahun 2018 antara lain Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1140 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada KAI (Persero) untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran 2018 yang telah terbit tanggal 29 Desember 2017 lalu. Nilai total kontrak untuk pelaksanaan IMO 2018 sebesar Rp1.325.000.000.000,- termasuk PPn 10% yang terbagi dengan alokasi untuk biaya perawatan prasarana perkeretaapian sebesar Rp.398.676.018.225,- dan untuk biaya pengoperasian prasarana Rp.696.365.304.090,-


Foto bersama

.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan IMO ini meliputi kegiatan perawatan prasarana perkeretaapian (perawatan berkala dan perbaikan untuk mengembalikan fungsinya agar laik operasi) yang terdiri dari perawatan jalur kereta api, perawatan jembatan, perawatan stasiun kereta api, perawatan fasilitas operasi kereta api (sinyal, telekomunikasi, dan LAA) serta Kegiatan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang terdiri dari pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api, pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas pengaturan langsiran, pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan perlintasan resmi dijaga, pelumasan wesel dan pintu perlintasan, pekerjaan K3 (Kebersihan, Keindahan, Keamanan)

Direktur Pengelolaan Prasara­na KAI, Bambang Eko Martono mengatakan, kebutuhan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara tahun lalu sudah terserap semua. Meski diakuinya, kebutuhannya sendiri lebih besar dari nilai IMO yang diterima perseroan. "Yang pasti terserap semua (dana IMO 2017) karena kebutuhannya lebih dari nilai yang diterima. Sisanya diambil dari dana KAI (internal)," ujarnya. VP Public Relations KAI Agus Komarudin menyampaikan bahwa kebutuhan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian tahun ini lebih kurang mencapai Rp 3,4 triliun. Meski dana yang diberikan oleh pemerintah terbatas, pihaknya sebagai badan usaha transportasi massal yang berbasis keselamatan dan pelayanan tetap memprioritaskan faktor keselamatan perjalanan kereta api. (Public Relations KAI)

 

Booking Button