Menteri BUMN Gunakan KAIS Tinjau Proyek Kereta Cepat
Posted: 25.02.2018 Categories: Berita

Menteri BUMN Rini M Soemarno yang didampingi oleh Direktur Utama KAI Edi Sukmoro melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Maswati, pada Minggu (25/2). Rombongan tersebut berangkat dari Stasiun Gambir menggunakan Kereta Inspeksi 2. Hadir dalam kegiatan ini Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin, Deputi Kementerian BUMN bidang Agro dan Farmasi Wahyu Kuncoro, Direktur Utama  PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) Natal Argawan, Dirut PT Wijaya Karya Tbk Bintang Perbowo, Dirut PT Perkebunan Nusantara VIII Tbk Bagya Mulyanto, dan Dirut Jasa Marga Desi Ariyani serta jajaran Kementerian BUMN dan KAI.

Menteri BUMN Rini M Soemarno didampingi Direktur Utama KAI Edi Sukmoro berdiskusi di Kereta Inspeksi 2

Di dalam Kereta Inspeksi 2, Rini bersama rombongan melakukan disuksi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Diskusi difokuskakan pada langkah-langkah bagaimana percepatan dalam pembebasan lahan untuk pembangunan proyek ini. Rini menuturkan, saat ini pembebasan lahan baru 55 kilometer (km). Rinciannya adalah 22 km lahan yang siap dibangun dan 33 km lainnya masih dalam tahap pembebasan lahan (land clearing).

Suasana Rapat

Dengan masih tersendatnya proses pembebasan lahan, Rini menyebut, pembangunan kereta cepat ini baru bisa selesai pada 32 bulan jam kerja yang dihitung dari Februari 2018 sehingga akan rampung pada Oktober 2020. "Kami masih sangat berharap. Kan sekarang hitungannya 32 bulan, 32 bulan dari pembangunan. Sekarang sudah mulai land clearing di Halim," kata Rini.

Menteri BUMN Rini M Soemarno saat turun di Stasiun Cikampek

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal (ATR/BPN) mencatat masih ada 6.300 bidang tanah yang harus dibebaskan untuk jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan TOD. Lahan tersebut milik warga hingga badan umum. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Arie Yuriwin tersebut mengatakan, dalam rangka mempercepat pembebasan lahan kereta cepat, pihaknya sudah membuat titik strategis yang harus diselesaikan. Sedangkan untuk pengukuran lahannya semua sudah selesai. Yang sekarang masih dalam tahap pembebasan adalah lahan milik warga dan badan hukum seluas 6.300 bidang di 8 kabupaten dan kota. Hal ini yang diharapkan selesai pada April 2018. (Public Relations KAI)

 

Booking Button