KAI Tandatangani Kontrak PSO 2019 dengan Ditjenka Kemenhub
Posted: 01.01.2019 Categories: Berita

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menandatangani Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation /PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2019 dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

Penandatanganan dilakukan oleh Dirjenka Kemenhub, Zulfikri dan Diretur Utama KAI, Edi Sukmoro di Stasiun Gambir, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Dalam kontrak tersebut disebutkan bahwa Pemerintah memberikan dana PSO kepada penumpang KA ekonomi sebesar Rp2.373.678.465.000,- . Kontrak ini berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2019.


Ditjenka Kemenhub, Zulfikri dan Dirut KAI, Edi Sukmoro menandatangani Kontrak PSO 2019

Jumlah subsidi Rp 2,373 triliun itu akan dialokasikan untuk kereta api antar kota yang terdiri dari KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, dan KA Lebaran, kemudian kereta api perkotaan yang terdiri dari KA Jarak Dekat/Lokal, Kereta Rel Diesel (KRD), dan Kereta Rel Listrik (KRL). Adapun rincian besaran kontraknya adalah untuk KA Antar Kota seperti KA Ekonomi Jarak Jauh          sebesar Rp 79.999.614.000,-, KA Ekonomi Jarak Sedang sebesar Rp 244.387.934.000,-, dan KA Lebaran sebesar Rp 2.048.625.000,-. Kemudian KA Perkotaan diantaranya KA Ekonomi Jarak Dekat sebesar Rp 640.052.780.000,-, KRD Ekonomi sebesar Rp 88.041.069.000,-, dan KRL sebesar Rp 1.319.148.443.000,-.

Dana PSO ini memang diprioritaskan untuk KRL dan KA ekonomi jarak dekat karena KA-KA itulah yang digunakan sebagian besar warga beraktifitas sehari-hari sehingga diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan kereta yang pada akhirnya mengurangi beban jalan raya.

Dirjenka Kemenhub, Zulfikri mengatakan, alokasi yang terbesar masih untuk kereta perkotaan, dalam hal ini kereta rel listrik (KRL) guna memfasilitasi para komuter yang sebagian para pekerja yang kian bertambah jumlahnya. “Untuk PSO 2019 ini, pemerintah berfokus pada pemberian subsidi bagi kereta komuter,” katanya. Hal ini juga sejalan dengan target kenaikan penumpang kereta komuter menjadi 1,2 juta penumpang pada 2019 yang akan menggunakan kereta komuter untuk mobilitas sehari-hari.


Ditjenka Kemenhub, Zulfikri dan Dirut KAI, Edi Sukmoro berjabat tangan sembari memperlihatkan naskah Kontrak PSO 2019

Sementara itu, Edi Sukmoro mengatakan naiknya jumlah PSO ini dikarenakan akan adanya peningkatan jumlah penumpang yaitu dari 376 juta penumpang ditahun 2018 menjadi 389 juta penumpang di tahun 2019. Secara keseluruhan, lanjut dia, kisaran besaran kenaikan PSO untuk 2019 adalah sebesar 4,5% dari 2018.

Edi juga menjamin di tahun 2019 ini tidak akan ada kenaikan tarif baik itu untuk kereta api perkotaan maupun kereta api antar kota kelas ekonomi.

Vice President Public Relations KAI, Agus Komarudin mengatakan, meskipun status kelima KA tersebut berubah menjadi non-subsidi, pihaknya masih memberlakukan tarif subsidi untuk kelima KA itu. "KAI masih memberlakukan tarif kelima KA tersebut sesuai (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor) PM Nomor 31 Tahun 2018 atau tarif subsidi," katanya. Ia menyampaikan, KAI telah menyiapkan anggaran untuk menutupi biaya operasional KA yang sudah tidak disubsidi ini dengan tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kereta api.

Peruntukan dana PSO 2019 juga mengalami perubahan dibandingkan dengan PSO 2018. Zulfikri mengatakan, tahun 2018 masih ada delapan kereta ekonomi jarak jauh yang mendapatkan PSO, tetapi pada 2019 ini hanya ada tiga kereta ekonomi jarak jauh yang memperoleh PSO, di antaranya KA Kahuripan, KA Bengawan, dan KA Sritanjung.

Sementara lima KA lainnya dialihkan menjadi KA ekonomi nonPSO dan untuk KA perkotaan terdapat penambahan dua KA yang beralih dari KA perintis menjadi KA yang mendapatkan subsidi PSO, yakni KA Siliwangi dan KA Jenggala.

Dengan ditandatanganinya kontrak penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (PSO) bidang angkutan KA pelayanan kelas ekonomi tahun anggaran 2019 antara Dirjenka dengan KAI ini, KAI berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik tahun anggaran 2019 sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan KA. (Public Relations KAI)

 

Booking Button